Menko Perekonomian Diminta Cari Solusi Penumpukan Stok Beras

28-06-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo mengkritisi terjadi penumpukan stok beras yang sudah tidak layak konsumsi di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jawa Timur hingga 10.000 ton. Pihaknya meminta Menteri Koordinator Perekonomian bergerak cepat mencari solusi.

 

“Kalau masalah penumpukan beras tidak segera dicari solusi, dikhawatirkan akan menjadi bom waktu. Beras yang sudah ditanam petani, tidak boleh mubazir terbuang percuma,” tegas Rahmad dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (27/6/2019).

 

Dikatakan politisi PDI-Perjuangan itu, penumpukan stok beras di gudang Bulog terjadi karena ketidakseimbangan tugas Bulog sebagai penyerap gabah petani satu sisi, serta penyaluran beras disisi lainnya. Ia menilai, hal ini akibat mekanisme dan kelola distribusi yang kurang tepat.

 

“Penyaluran beras yang dihadapi Bulog semakin runyam karena pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mengganti program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Akibatnya, beras petani yang diserap itu jadi menumpuk di gudang karena Bulog sendiri tidak tahu harus menyalurkan kemana,” kata Rahmad.

 

Politisi dapil Jawa Tengah V ini menegaskan, masalah ini jangan dianggap enteng, negara harus mencari solusi dalam menangani masalah perberasan ini. Jika Bulog menadapatkan tugas utama sebagai pengedalian harga dan stok beras nasional, menurutnya tidak boleh setengah-setengah.

 

“Kalau begini kan Bulog dikejar target untuk menyerap gabah petani, lantas beras tersebut disalurkan kemana? Komersil? Saya kira urusan perberasan komerasil tetap diserahkan ke swasta dan Bulog tetap bertugas sebagai pengendali harga dan menyerap gabah petani,” lanjut Rahmad.

 

Terakhir, pihaknya berharap wacana yang berkembang belakangan ini, yakni menambah tugas Bulog memberi tunjangan pangan ke PNS, TNI, Polri perlu segera direalisasikan. Selain itu, rencana pengembalian bantuan non tunai ke program rastra juga segera diwujudkan.

 

“Memang di masa lalu program rastra ini kerap bermasalah. Misalnya, adanya temuan beras Bulog yang tidak layak konsomsi. Tapi terhadap masalah-masalah itu kan bisa dilakukan penyempurnaan. Artinya, bukan seperti kondisi saat ini, solusi yang dibuat justru menciptakan masalah baru. Banyak beras yang menumpuk dan akhirnya membusuk di gudang Bulog,” tandas Rahmad. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...